PANGKALPINANG— DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama APKSINDO dan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) guna membahas stabilitas harga tandan buah segar (TBS) sawit, Senin (20/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua Edy Iskandar dan Wakil Ketua Komisi II Himmah Olivia Ahim.
Dalam rapat tersebut, Didit menegaskan pemerintah daerah harus memastikan perusahaan tidak membeli sawit di bawah harga yang telah ditetapkan.
“Kalau masih ada perusahaan membeli di bawah harga, izinnya perlu dievaluasi. Ini bentuk keberpihakan kepada petani,” tegasnya.
Ia berharap harga TBS sawit minimal berada di angka Rp3.000 per kilogram agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak.
Menurut Didit, penetapan harga merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah, perusahaan, dan petani, sehingga harus dijalankan secara adil.
Sementara itu, perwakilan APKSINDO Bangka Tengah, Maladi, meminta adanya keadilan antara PKS mitra dan nonmitra, termasuk petani swadaya.
“Kami berharap tidak ada kebijakan sepihak yang merugikan petani. Kalau ada kekurangan, mari diperbaiki bersama,” ujarnya.
Ia juga menilai PKS tanpa kebun tetap dibutuhkan untuk menyerap hasil panen petani, namun harus diimbangi dengan kerja sama yang baik.
Dari pihak PKS PT Sawindo Kencana menyatakan siap mengikuti ketentuan harga, namun mengingatkan pentingnya kualitas TBS dari petani.
“Kami siap mengikuti harga, tetapi kualitas buah juga harus sesuai standar karena mempengaruhi harga di lapangan,” ujar perwakilan PKS.
DPRD Babel berharap RDP ini menghasilkan solusi yang adil agar harga sawit tetap stabil dan menguntungkan semua pihak