PANGKALPINANG| — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi penyelesaian kendala distribusi BBM subsidi bagi kendaraan logistik dengan mengaktifkan kembali barcode sekitar 60 truk yang sempat terblokir, Senin (27/04/2026) di ruang Banmus.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan kendaraan angkutan logistik, khususnya pengangkut sembako, tetap berhak menggunakan BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika menggunakan BBM non-subsidi, tentu akan berdampak pada kenaikan harga barang di masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, disepakati proses aktivasi ulang barcode dapat dilakukan dengan cepat, selama persyaratan administrasi seperti pajak kendaraan telah dipenuhi.
Perwakilan Pertamina menjelaskan, pemblokiran barcode umumnya terjadi karena tidak dilakukan pembaruan data secara berkala atau adanya penyalahgunaan, seperti penggunaan nomor polisi yang tidak sesuai.
“Jika seluruh persyaratan lengkap, proses aktivasi bisa dilakukan dengan cepat,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong penambahan kuota BBM subsidi bagi kendaraan logistik, mengingat distribusi ke wilayah seperti Bangka Selatan dan Bangka Barat membutuhkan jarak tempuh yang cukup jauh.
Instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut dilibatkan dalam pendampingan teknis guna memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan.
Didit menegaskan pentingnya pengawasan dalam pendistribusian BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan distribusi logistik kembali lancar tanpa mengganggu stabilitas harga kebutuhan pokok,” tutupnya.