PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus mengukuhkan perannya sebagai jembatan aspirasi masyarakat. Sebagai wujud komitmen tersebut, lembaga legislatif membuka ruang dialog dan memfasilitasi audiensi antara Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Babel bersama Pemerintah Daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Kamis (8/10/2026) lalu, menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk menyuarakan keresahan mereka atas berbagai isu strategis di wilayah Bangka Belitung.
Dalam audiensi tersebut, Aliansi BEM membawa spektrum tuntutan yang luas dan kritis. Isu yang dibahas mencakup tata kelola pertimahan yang lebih transparan serta pengawalan dana bagi hasil timah agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti permasalahan pelayanan publik yang mendasar, seperti kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, layanan BPJS, hingga krisis air bersih yang masih menghantui sejumlah wilayah. Tak kalah keras, para mahasiswa juga menyuarakan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Belitung.
Merespons deretan aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, memastikan bahwa dewan akan mengawal setiap poin yang disampaikan oleh para mahasiswa. Ia tidak ingin audiensi ini sekadar menjadi seremonial belaka.
Eddy secara tegas mendorong agar setiap persoalan yang disampaikan mahasiswa mendapat perhatian serius dan tindak lanjut konkret dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
“Kami memfasilitasi ruang ini agar ada sinkronisasi antara aspirasi mahasiswa dan kebijakan eksekutif. OPD terkait harus turun ke lapangan dan memberikan solusi nyata atas isu-isu yang diangkat,” tegas Eddy di sela-sela audiensi.
Langkah DPRD Babel ini mendapat apresiasi dari Aliansi BEM se-Babel. Para mahasiswa berharap parlemen daerah dapat terus mengawal dan menekan Pemerintah Provinsi Babel untuk segera merealisasikan tuntutan mereka, khususnya terkait moratorium rencana PLTN dan reformasi total tata kelola pertimahan di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, hasil rumusan audiensi tersebut tengah ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan terkait untuk segera diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.(saf)